Kebutuhan
listrik di ibukota terus meningkat, hingga
mencapai 6.500 Mega Watt per bulan.
Sementara, selama ini Jakarta hanya
disuplai oleh 5 Pembangkit Listrik Tenaga
Uap (PLTU) dan 1 Pembangkit Listrik
Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) di Unit
Pembangkitan Muara Karang dengan total
kapasitas 1.600 MW serta dari PLTU
Tanjung Priok.
Karena itu, Kepala Dinas Energi dan
Peindustrian DKI Andi Baso mengatakan
pihaknya akan melakukan studi kelayakan
atau feasibility (FS) untuk membangun
tambahan pembangkit listrik tahun depan.
Bahkan, Pemprov DKI akan membangun
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
untuk tambahan 2 ribu MW jika layak.
"Saya malah berpikir kenapa tidak coba
tenaga nuklir. Kenapa takut? Tapi pokoknya
besok FS-nya kita coba. Kita paparkan
kemungkinannya ke Gubernur dan Wagub.
Nanti beliau yang tentukan," ujar Andi Baso
di Jakarta, Sabtu (7/12/2013).
Terkait pernyataan Wakil Gubernur DKI
Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok
yang menginginkan pembangkit tenaga uap,
Andi Baso mengatakan tidak menutup
kemungkinan penambahan PLTU. Namun,
PLTU membutuhkan gas. Sedangkan suplai
gas untuk transportasi umum masih kurang,
apalagi untuk pembangkit listrik.
"Kalau PLTU boleh, tapi harus gas. Ada
nggak kita? Dijual ke luar negeri semua.
Makanya saya berpikiran lain. Daripada ribet
mikirin gas, daripada pusing, nuklir aja.
Serpong bisa pakai kok," kata Andi Baso.
Sementara, mengenai siap atau tidaknya
Jakarta menggunakan tenaga nuklir, ia
menegaskan, nantinya melalui FS mulai dari
jenisnya, lokasinya, manfaat maupun
dampak hingga keamanan akan dikaji lebih
mendalam, agar DKI siap. Di samping itu,
dari segi pembiayaan, PLTN dianggap lebih
murah baik baik dari operasional hingga
perawatannya.
"Dari FS kita siapkan. Mungkin bisa di
Marunda. Nanti kita hitung juga risikonya
apa. Kalau tunggu siap, nggak ada yang siap.
Karena masyarakat kita banyak omong
semua. Ahlinya, pakarnya memang jago.
Cuma jago ngomong, no action. Untuk 1.000
MW listrik butuh Rp 10 triliun, jadi Rp 20
triliun. Tapi lebih murah nuklir malah,"
ujarnya.
Andi Baso menambahkan, pihaknya juga
telah berbicara dengan PT PLN terkait
rencana tersebut. Menurutnya, PLN siap
bekerja sama. Dan dengan pembangunan
pembangkit listrik (PL) Pemprov DKI
membantu kerja PLN. Tidak hanya
pemerintah daerah, kerja sama juga akan
dengan pusat dan swasta.
"Dalam keadaan normal, PL tersebut
diambil PLN, tapi keadaan emergency
ketika PL Jawa-Bali sistemnya mati, PL itu
nanti untuk emergency buat DKI saja.
Supaya monorel, MRT, pelayanan, perbankan
bisa jalan. Kita nanti jual ke PLN. Mereka
mau beli," jelas Baso.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar